nusakini.com-Pemalang – Pengentaskan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi program skala prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu strategi yang terus digenjot guna mengatasi persoalan kemiskinan tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. 

“Pendidikan merupakan indikator utama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Kalau bekerja ditunjang degan ijazah itu akan lebih baik,” ujar Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Pendapa Kabupaten Pemalang, Selasa (26/2). 

Untuk mengejar target kemiskinan hanya satu digit, pemprov mendorong dan memfasilitasi berbagai program pendidikan di Jateng. Antara lain kejar paket bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun pelatihan berbagai keterampilan di pondok pesantren. 

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes

Apa yang disampaikan wagub, mengundang respons salah satu peserta rapat, Gumawan. Dia menyebutkan, di Jateng ada sebanyak 26 ribu anak di Jateng putus sekolah dan bekerja di pembuatan bulu mata dan sektor informal lain. Keterbatasan perekonomian menjadi penyebabnya. Gumawan berharap solusi dari pemerintah. 

Menanggapi hal tersebut, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menyatakan pemprov terus mendorong peningkatan pendidikan, terutama bagi generasi muda bangsa. Semua harus bergotong royong mengentaskan kemiskinan, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan SKPD lain. 

“Tidak kita pungkiri bahwa adanya anak-anak putus sekolah yang bekerja bisa menekan angka kemiskinan, tetapi ini juga akan menjadikan kemiskinan tutun-temurun,” kata mantan anggota DPRD Jawa Tengah ini. 

Ia mencontohkan kondisi kehidupan masyarakat di kampung nelayan dengan tingkat pendidikan relatif rendah, bahkan tidak sedikit yang putus sekolah karena pergi mencari ikan. Kendati warga bisa menikmati penghasilan sebagai nelayan yang cukup sejahtera, tetapi itu hanya bersifat sementara. Sebab saat mendapatkan penghasilan dari melaut mereka tidak memikirkan pendidikan anak-anaknya agar bisa keluar dari garis kemiskinan. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng Prasetyo Aribowo menambahkan persentase penduduk miskin di Jateng sampai periode September 2017, sebesar 11,19 persen. Kemiskinan tersebut mesti diturunkan dengan cepat. 

Penggunaan dana desa diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa. Peran dunia usaha pun mesti dioptimalkan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, dan program kemitraan bina lingkungan sinergis dan berkelanjutan.(p/ab)